BPS Catat 91.250 Warga Wonogiri Masih Hidup dalam Kemiskinan

Lenteranusa.net, WONOGIRI – Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri pada 2026 menurun dibandingkan 2025. Namun, penurunan tersebut relatif tipis. Dalam setahun, jumlah penduduk miskin hanya berkurang sekitar 650 orang. Di sisi lain, garis kemiskinan justru meningkat 11,04%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Wonogiri, persentase penduduk miskin pada 2026 tercatat sebesar 9,52%. Angka tersebut turun 0,07 poin persentase dibandingkan 2025 yang mencapai 9,59%u.

Penurunan itu membuat jumlah penduduk miskin berkurang dari 91.900 orang pada 2025 menjadi 91.250 orang pada 2026. Dengan demikian, dalam kurun waktu satu tahun, jumlah penduduk miskin di Wonogiri hanya berkurang sekitar 650 orang.

Kepala BPS Wonogiri, Rahmad Iswanto, mengatakan penurunan angka kemiskinan perlu dilihat bersamaan dengan perkembangan garis kemiskinan. Sebab, meningkatnya kebutuhan pengeluaran masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“BPS mencatat garis kemiskinan Wonogiri pada 2026 mencapai Rp532.517 per kapita per bulan. Jumlah itu meningkat Rp52.951 dibandingkan pada 2025 yang sebesar Rp479.566 per kapita per bulan,” kata Rahmad saat berbincang dengan Espos di kantornya, Selasa (3/11/2026).

Batas Minimum Pengeluaran

Rahmad menjelaskan garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Menurut dia, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Terlebih, komoditas yang digunakan dalam penghitungan garis kemiskinan merupakan barang yang banyak dikonsumsi masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi.

Beberapa komoditas tersebut di antaranya beras, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, cabai, dan bawang. Selain itu, tarif listrik juga menjadi salah satu komponen kebutuhan nonmakanan yang diperhitungkan.

“Secara umum memang inflasi kita hanya 3,95% secara year on year. Tetapi kalau khusus untuk masyarakat miskin, garis kemiskinan kita naik sekitar 11%,” tambahnya.

Kenaikan Harga Bahan Pokok

Rahmad menilai kenaikan harga bahan pokok memiliki dampak lebih besar terhadap masyarakat miskin dan rentan miskin. Perubahan harga yang relatif kecil pun bisa memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dia mencontohkan perubahan harga telur dari Rp22.000 menjadi Rp26.000. Selisih Rp4.000 mungkin tidak terlalu berarti bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Namun, bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, kenaikan tersebut cukup berpengaruh.

“Rp4.000 itu sangat berharga bagi mereka. Harapannya, ketika sekarang harga telur Rp22.000, minggu depan juga Rp22.000. Ada kepastian harga,” kata dia.

Selain garis kemiskinan per kapita, BPS juga mencatat peningkatan garis kemiskinan pada tingkat rumah tangga. Pada 2026, garis kemiskinan rumah tangga rata-rata mencapai Rp2.295.148 per bulan, naik 8,77% dibandingkan 2025 yang sebesar Rp2.110.090.

Sementara itu, rata-rata garis kemiskinan Jawa Tengah pada 2026 mencapai Rp596.676 per kapita per bulan. Dengan demikian, garis kemiskinan Wonogiri sebesar Rp532.517 masih berada di bawah rata-rata provinsi.

Meski penurunan angka kemiskinan relatif tipis, sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif. Indeks kedalaman kemiskinan Wonogiri turun dari 1,39 pada 2025 menjadi 1,19 pada 2026.

Indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan, dari 0,28 menjadi 0,19.

“Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil angkanya, semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan,” jelasnya.

Adapun indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Penurunan indikator tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin berkurang.

Menurut Rahmad, kedua indikator itu menjadi modal sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan pada tahun mendatang.

“Jadi meskipun penurunan kemiskinan kita tipis, masih ada peluang tahun depan bisa lebih baik lagi jika dilihat dari indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan,” katanya.

Dia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak semakin terbebani.

“Upaya menurunkan jumlah penduduk miskin perlu berjalan beriringan dengan pengendalian harga dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.