Lenteranusa.net, SEMARANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengaku tidak tahu kabar adanya ratusan bus dari sejumlah daerah yang membawa massa ke Jakarta untuk aksi pada 27 Agustus 2026. Kendati demikian, pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di 35 kabupaten/kota untuk melakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan dan tuntutan masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Jateng, Iwannuddin Iskandar, mengaku hanya mengetahui informasi keberangkatan warga ke Jakarta melalui media sosial (Medsos) dan pemberitaan. Termasuk tentang kabar adanya ratusan bus dari Jawa Tengah yang membawa massa ke Jakarta.
“Kami belum tahu. Tapi kami memantau melalui media sosial. Karena mohon maaf ya [masyarakat berangkat] tidak melalui izin dari kami, kalau kami diizini mungkin kami bisa monitor, jadi kami tidak tahu sama sekali,” kata Iwannuddin kepada Epsos, Selasa (25/8/2026).
Meski tak tahu, Pemprov Jateng telah mengeluarkan SE kepada seluruh Kesbangpol kabupaten/kota untuk melakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan dan tuntutan masyarakat. Langkah tersebut agar aspirasi warga dapat dikomunikasikan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
“[isinya SE?] Intinya menjaga kondusivitas dan berkaitan dengan aduan-aduan masyarakat direspons dengan baik,” jelasnya.
Menurut Iwannuddin, kepala daerah memiliki kewajiban untuk mengayomi masyarakat. Jika persoalan menjadi kewenangan kabupaten/kota, maka harus diselesaikan di daerah, sementara persoalan yang menjadi kewenangan provinsi maupun pemerintah pusat akan diteruskan sesuai jalurnya.
“Jangan sampai ke mana-mana. Artinya kan itu warga daerah juga warga provinsi juga warga Indonesia. Tolong sama-sama punya kewenangan, kepala daerah itu di-eman [dijaga] warganya,” kata dia.
Iwannuddin juga mengimbau masyarakat tetap menyampaikan aspirasi secara baik dan sesuai aturan. Terlebih, Jawa Tengah akan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional di Kota Semarang pada September mendatang.
“Sehingga mari kita dukung Jawa Tengah kondusif. Seluruh aspirasi itu baik, tapi aspirasi yang baik itu salah satunya adalah dalam penyampaian pendapat dengan yang baik. Sikapinya tentunya kalau memang itu sifatnya konstruktif apalagi masukan-masukan itu kan bagus,” tegasnya.
Sekadar untuk diketahui, kedatangan warga ke DPR RI untuk menyuarakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan tuntutan hukuman mati bagi koruptor. Mereka juga menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyeret sejumlah kepala daerah.
Leave a Reply