Apindo Sukoharjo: Biaya Logistik Membengkak Imbas Lonjakan Harga BBM Nonsubsidi

Lenteranusa.net, SUKOHARJO – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi sebesar 32 persen tak hanya memberi tekanan baru bagi kelompok masyarakat menengah melainkan juga pelaku usaha jasa dan ritel di Sukoharjo. Biaya operasional distribusi atau pengantaran barang usaha jasa dan ritel membengkak akibat lonjakan harga tersebut.

Sebagai informasi, PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga jual BBM nonsubsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu (10/6/2026). Harga Pertamax mengalami kenaikan signifikan dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sedangkan harga Pertamax Green 95 melonjak dari Rp12.000 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sukoharjo, M Yunus Arianto, mengatakan lonjakan harga BBM nonsubsidi mengakibatkan biaya operasional lini bisnis sektor usaha jasa, ritel, dan pelayanan langsung kepada konsumen membengkak. Kondisi ini menjadi tekanan tambahan bagi dunia usaha akibat lonjakan biaya BBM nonsubsidi.

“Biaya logistik dan distribusi barang dipastikan membengkak akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi. Kondisi ini akan terasa bagi kegiatan usaha yang membutuhkan mobilitas tenaga kerja, pengantaran barang, dan pelayanan langsung kepada konsumen,” kata dia, Kamis (11/6/2026).

Pria yang akrab disapa Ari ini mengatakan lonjakan kenaikan harga BBM nonsubsidi juga berefek terhadap para pekerja secara tidak langsung. Khususnya biaya transportasi pekerja yang memiliki mobilitas tinggi dalam distribusi barang. Apalagi, saat ini, kuota BBM subsidi baik Pertalite maupun solar juga dibatasi.

Saat ini, lanjut Ari, dunia usaha masih menghadapi akumulasi tekanan dari berbagai sisi mulai dari nilai tukar rupiah, kenaikan biaya energi dan logistik hingga tekanan ekonomi global. Kondisi ini ditambah daya beli masyarakat yang melemah.

Apindo Sukoharjo berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat pengendalian inflasi, terutama komponen transportasi dan bahan pangan. “Daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah harus dijaga. Kelompok ini menyumbang konsumsi domestik terbesar yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah,” urai dia.